Uni Eropa Hambat Sawit Indonesia, Pemerintah Kirim Surat Keberatan

Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menyikapi serius ketentuan Parlemen Uni Eropa yang keluarkan resolusi sawit serta melarang biodiesel berbasiskan kelapa sawit.

Ia bahkan juga kirim surat dengan cara resmi pada Menteri Uni Eropa menyusul ketentuan Parlemen Uni Eropa yang menilainya perkebunan sawit masihlah membuat deforestasi, korupsi, pekerja anak, hingga pelanggaran HAM.

” Kami begitu berkeberatan karenanya, ” katanya di Kantor Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin (10/4/2017).

Pemerintah menilainya tudingan yang disampikan Parlemen Uni Eropa pada product sawit tak mempunyai basic. Bahkan juga condong ada kebutuhan usaha.

Umpamanya argumen deforestasi atau penghapusan rimba. Menurut Mendag, minyak nabati yang diperkembang di Eropa juga sama hasil dari penghapusan rimba.

Argumen setelah itu yang dipertanyakan yaitu argumen kemanusiaan atau pelanggaran HAM.

Mendag heran dengan argumen itu sebab Indonesia telah mempunyai standard pengelolaan perkebunan sawit.

” Human rights yang mana yang tidak mematuhi? ISPO telah kita kerjakan, ” kata Enggartiasto. Sampai sekarang ini papar Mendag, belum ada tanggapan dari Menteri Uni Eropa berkaitan surat keberatan Pemerintah Indonesia.

Pemerintah Bakal Bawa ” Penjegalan ” CPO oleh Uni Eropa ke Komunitas G20

Pemerintah meyakinkan akan tidak tinggal diam atas ketentuan Parlemen Uni Eropa keluarkan resolusi sawit serta melarang biodiesel berbasiskan kelapa sawit.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyampaikan, satu diantara langkah yang bakal di ambil pemerintah yaitu membawa masalah itu ke bebrapa komunitas internasional, satu diantaranya komunitas G20.

” Iya ke semua komunitas (internasional) yang ada pasti kami bakal bawa, ” katanya di Kantor Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin (10/4/2017).

Beberapa menteri papar Mendag, telah mengemukakan memprotes keras atas ketentuan Parlemen Uni Eropa pada industri sawit Indonesia, salah satunya Menteri lingkungan hidup serta Kehutanan dan Menteri Pertanian.

” Jadi kami (Kementerian Perdagangan) bakal kerjakan hal yang sama. Pemerintah bakal ambil langkah, ” kata dia.

Tetapi Enggartiasto belum dapat memperkirakan efek ketentuan Parlemen Uni Eropa pada ekspor CPO Indonesia. Sebab ketentuan itu belum lama di ambil.

Terlebih dulu, Parlemen Uni Eropa keluarkan resolusi sawit serta melarang biodiesel berbasiskan kelapa sawit. Argumennya, pekebunan kelapa sawit di Indonesia dinilai membuat deforestasi, korupsi, pekerja anak, hingga pelanggaran HAM.